Pada tanggal 26 November 2018, Parlemen Ukrania atau Verkhovna Rada telah menyetujui usulan Presiden Petro Poroshenko untuk menerapkan hukum darurat militer (Martial Law) yang diklaim sebagai respon atas agresi militer Rusia terhadap tiga kapal angkatan laut Ukrania tanggal 25 November 2018 di Selat Kersch.

Persetujuan Parlemen ini dituangkan dalam Law No. 9338 “On Approval of the Decree of The President of Ukraine” on Institution of Martial Law in Ukraine”, yang disahkan melalui voting dengan 276 suara mendukung dan 30 menolak.

Beberapa hal penting dari hukum darurat militer adalah sebagai berikut:

- Wilayah penerapan hanya di wilayah rawan bentrokan senjata dengan Rusia yaitu Vinnytsia, Luhansk, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Kherson dan wilayah perairan Azov-Kerch serta Donetsk dan Zaporizhia.

- Darurat militer hanya akan diterapkan selama 30 hari mulai tanggal 28 November 2018 pukul 09.00 hingga 27 Januari 2019 pukul 09.00.

- Pemerintah menjamin bahwa hak-hak dan kebebasan dasar penduduk di kedua belas wilayah tersebut akan tetap dijaga.

- Hal-hal terkait dengan penyampaian bantuan atau tunjangan sosial dan pembayaran gaji kepada masyarakat tidak akan terhambat

- Elemen-elemen hukum darurat militer hanya akan diterapkan dalam hal terjadinya serangan darat oleh Rusia.

Dalam keadaan darurat, Anda dapat menekan tombol darurat pada Aplikasi Safe Travel atau menghubungi hotline KBRI Kyiv di (+380 44) 206 54 90

(Sumber foto: Sputniknews)